Kunjungi BPBD Malut, DPRD Halsel Bahas Program Penguatan Mitigasi Bencana
Sofifi, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melalui Komisi III pada agenda konsultasi penyelenggaraan fungsai-fungsi DPRD datangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara pada Rabu (03/09/2024).
Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Safri Talib dengan didampingi Anggota DPRD Komisi III, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan staf pada Sekretariat DPRD diterima oleh Para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional serta Kasubbag pada BPBD Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya Amaka, sapaan akrab Safri Talib, menyampaikan maksud kedatangan rombongan Komisi III DPRD adalah melaksanakan salah satu fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam penanggulangan bencana daerah masih perlu ditingkatkan salah satu dengan berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara.
“Maksud kedatangan kami ke Sofifi ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan sektor penanggualangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Basil pembahasan ini akan disampaikan kepada BPBD Kabupaten Halmahera Selatan pada rapat mitra DPRD dengan OPD. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki resiko gempa yang tinggi karena diapit oleh empat zona seismogenik sumber gempa utama. Hal ini tentunya memerlukan langkah-langkah strategis yang harus dijalankan pada program dan kegiatan yang tepat, efektif dan efisien”. Tutur Politikus PKB tersebut.
Atas pengantar yang disampaikan Ketua Komisi III tersebut, Iswan Idris, salah satu Kepala Bidang pada BPBD Provinsi Maluku Utara menjelaskan Bahwa dalam penanggulangan bencana daerah tentu saja harus disikapi dengan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah antara lain program pra bencana, penanganan bencana yang umumnya bersifat darurat, serta penanganan pasca bencana. Adapun salah satu program mitigasi yang saat ini sedang gencar dilakukan adalah Sekolah Mitigasi Aman Bencana (SMAB) yang merupakan kegiatan sosialisasi kepada anak-anak sekolah terkait bagimana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana utamanya dalam keadaan darurat, kemudian adanya informais jalur evakuasi (evacuation rute) yang dipaparkan pada tempão umum agar ionformasi-informasi Dasar seperti ini diketahui masyarakat. Selain itu yang terpentinga adalah sering lakukan simulasi secara rutin. BPBD juga diarahkan untuk memastikan bangunan yang dibuat harus dengan konstruksi yang tahan gempa agar meminimalisir resiko kerusakan bangunan pada saat terjadinya gempa.
“Selain informasi Dasar tersebut saat ini kita semua harus antisipasi dampak bencana megathrust dengan dikungan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk segera menyampaikan arahan kepada masyarakat untuk memahami tindakan perlindungan dan tindakan pencegahan. Selain itu lakukan simulasi rambu-rambu evakuasi, serta program sekolah aman bencana/kecamatan tangguh bencana” tegas Iswan.
Para Anggota Komisi III antara lain Idrus Assagaf, Bunyamin Hi. Daud, Abd. Lubis, Rustam Djalil juga menyampaikan kepada BPBD Maluku Utara untuk membantu BPBD Kabupaten Halmahera Selatan terkait solusi terhadap keterbatasan anggaran daerah agar pembebanan anggaran pada program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana transfer oleh Pemerintah Pusat. Selain itu para angora DPRD pada Komisi III tersebut menyoroti kinerja anggaran BPBD Kabupaten Halmahera Selatan yang dominan pada program fisik yang berdasarkan pantauan DPRD masih dinilai belum tepat sasaran.
Terhadap penyampaian dari Para Anggota DPRD tersebut, Zainuddin Samsudin Pejabat Fungsional pada Bidang RR BPBD Maluku Utara menjelaskan Bahwa sehubungan dengan keterbatasan anggaran saat ini BPBD Malut mengawal BPBD Halsel untuk mengajukan Hibah ke Pusat dengan empat titik penanggulangan bencana yang masuk pada proposal yang sudah lolos namun dalam proses ferivikasi dengan dilengkapi rekomendasi oleh Gubernur setelah BPBD Provinsi melakukan telaah pada titik pembangunan antara lain pembangunan penanggulan bencana di Desa Laiwui, Desa Kubung, Desa Matuting Tanjung dan Desa Oha. Selain itu BPBD Halsel juga harus fokus pada program non struktural agar masyarakat lebih faham langkah-langkah dalam menghadapi terjadinya bencana alam.
Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Safri Talib dengan didampingi Anggota DPRD Komisi III, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan staf pada Sekretariat DPRD diterima oleh Para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional serta Kasubbag pada BPBD Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya Amaka, sapaan akrab Safri Talib, menyampaikan maksud kedatangan rombongan Komisi III DPRD adalah melaksanakan salah satu fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam penanggulangan bencana daerah masih perlu ditingkatkan salah satu dengan berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara.
“Maksud kedatangan kami ke Sofifi ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan sektor penanggualangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Basil pembahasan ini akan disampaikan kepada BPBD Kabupaten Halmahera Selatan pada rapat mitra DPRD dengan OPD. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki resiko gempa yang tinggi karena diapit oleh empat zona seismogenik sumber gempa utama. Hal ini tentunya memerlukan langkah-langkah strategis yang harus dijalankan pada program dan kegiatan yang tepat, efektif dan efisien”. Tutur Politikus PKB tersebut.
Atas pengantar yang disampaikan Ketua Komisi III tersebut, Iswan Idris, salah satu Kepala Bidang pada BPBD Provinsi Maluku Utara menjelaskan Bahwa dalam penanggulangan bencana daerah tentu saja harus disikapi dengan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah antara lain program pra bencana, penanganan bencana yang umumnya bersifat darurat, serta penanganan pasca bencana. Adapun salah satu program mitigasi yang saat ini sedang gencar dilakukan adalah Sekolah Mitigasi Aman Bencana (SMAB) yang merupakan kegiatan sosialisasi kepada anak-anak sekolah terkait bagimana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana utamanya dalam keadaan darurat, kemudian adanya informais jalur evakuasi (evacuation rute) yang dipaparkan pada tempão umum agar ionformasi-informasi Dasar seperti ini diketahui masyarakat. Selain itu yang terpentinga adalah sering lakukan simulasi secara rutin. BPBD juga diarahkan untuk memastikan bangunan yang dibuat harus dengan konstruksi yang tahan gempa agar meminimalisir resiko kerusakan bangunan pada saat terjadinya gempa.
“Selain informasi Dasar tersebut saat ini kita semua harus antisipasi dampak bencana megathrust dengan dikungan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk segera menyampaikan arahan kepada masyarakat untuk memahami tindakan perlindungan dan tindakan pencegahan. Selain itu lakukan simulasi rambu-rambu evakuasi, serta program sekolah aman bencana/kecamatan tangguh bencana” tegas Iswan.
Para Anggota Komisi III antara lain Idrus Assagaf, Bunyamin Hi. Daud, Abd. Lubis, Rustam Djalil juga menyampaikan kepada BPBD Maluku Utara untuk membantu BPBD Kabupaten Halmahera Selatan terkait solusi terhadap keterbatasan anggaran daerah agar pembebanan anggaran pada program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah melalui dana transfer oleh Pemerintah Pusat. Selain itu para angora DPRD pada Komisi III tersebut menyoroti kinerja anggaran BPBD Kabupaten Halmahera Selatan yang dominan pada program fisik yang berdasarkan pantauan DPRD masih dinilai belum tepat sasaran.
Terhadap penyampaian dari Para Anggota DPRD tersebut, Zainuddin Samsudin Pejabat Fungsional pada Bidang RR BPBD Maluku Utara menjelaskan Bahwa sehubungan dengan keterbatasan anggaran saat ini BPBD Malut mengawal BPBD Halsel untuk mengajukan Hibah ke Pusat dengan empat titik penanggulangan bencana yang masuk pada proposal yang sudah lolos namun dalam proses ferivikasi dengan dilengkapi rekomendasi oleh Gubernur setelah BPBD Provinsi melakukan telaah pada titik pembangunan antara lain pembangunan penanggulan bencana di Desa Laiwui, Desa Kubung, Desa Matuting Tanjung dan Desa Oha. Selain itu BPBD Halsel juga harus fokus pada program non struktural agar masyarakat lebih faham langkah-langkah dalam menghadapi terjadinya bencana alam.
